KALIANDA- Meski tidak jelas fokus yang menjadi permasalahan yang diusung oleh para pendemo dari Ormas Garuda, asisten administrasi Pemkab Lampung Selatan M. Darmawan menyatakan akan merespon berbagai keluhan yang diungkapkan para pendemo. Menurut M. Darmawan, secara spesifik tidak ada persoalan dan data spesifik yang disoal para pendemo. “Meski begitu, hal ini akan menjadi informasi kami dan beri dukungan untuk menindak lanjutinya. Seperti, adanya dugaan pencemaran limbah, banyaknya serangga lalat, dan CSR,” ungkap M.Darmawan, usai melakukan pertemuan dengan perwakilan para pendemo di ruangannya, Senin (11/5).
Menurutnya, tindak-lanjut yang akan kita lakukan dengan mengutus dan pengecekan oleh instansi terkait seperti DLH, termasuk Camat setempat, Perizinan ke lokasi perusahaan PT. Ranso Welvarindo, dalam hal ini perusahaan penggemukan sapi desa Tanjung Sari Palas. Setelah itu, barulah kita akan simpulkan apa yang terbaik untuk solusi dari persoalan yang kita temukan dari informasi awal ini buat kedepannya. Secepatnya, kita akan tindaklanjuti adanya informasi yang sudah di sampaikan para pendemo,” katanya.
Lebih lanjut, dirinya mengaku telah memberikan apresiasi kepada ormas Garuda (Gempita Rakyat Untuk Indonesia) yang telah memberikan informasi berbagai persoalan di seputar perusahaan penggemukan sapi di desa Tanjung Sari Kecamatan Palas tersebut. “Ini sebagai bentuk dukungan kita terhap dugaan berbagai masalah sosial yang ada di sekitar perusahaan disana sebagai sebuah kontrol sosial,” sebut Asisten I Pemkab Lamsel M. Darmawan ke media ini.
Sebagaimana diketahui, aksi damai dengan kekuatan masa sebanyak sekitar 30 an orang dari Ormas Garuda Lamsel terjadi pada Senin (11/5/2026). Dalam aksi yang dipimpin langsung Ketua Umumnya Ali M. itu melakukan aksinya ke DPRD Lamsel dan Pemkab Lamsel. Dengan mengenakan seragam warna biru tersebut ormas Garuda memulai aksinya dengan mengusung berbagai persoalan sosial dari mulai pencemaran lingkungan, kecelakaan tenaga kerja, CSR, hingga perizinan perusahaan penggemukan sapi di kecamatan Palas tersebut. Bahkan, isu mengenai pelanggaran administrasi dan kesejahteraan karyawan perusahaan diungkapkan secara gamblang oleh para pendemo. Para Pendemo Sempat kecewa saat menggelar aksinya di DPRD Lamsel karena tak seorang pun dari Anggota DPRD Lamsel yang menemui para pendemo. Tapi, hanya staf kesekretariatan DPRD Lamsel Susilo yang menemui para pendemo. Sedangkan di Pemkab Lamsel, sedikitnya sebanyak 10 orang perwakilan para pendemo yang diterima oleh Pemkab Lamsel untuk melakukan pertemuan tertutup. Hasilnya mereka sepakat untuk saling mensuport aksi yang diungkapkan para pendemo. (asof)
